PBB menyatakan perlu upaya yang terkoordinasi untuk menghentikan penyebarannya
Setiap hari, kita terpapar berbagai tingkat misinformasi dan disinformasi tentang COVID-19 di internet dan media sosial. Ini bukan hanya memperpanjang pandemi, tapi juga memperpanjang infodemi dan turut memperbesar dampak virus di seluruh dunia.
Sebagai bagian dari Sidang Umum PBB, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama-sama menjadi tuan rumah sebuah acara untuk membahas masalah yang terus berkembang ini. Mereka bekerja bersama negara-negara anggota, platform media sosial, dan para ahli di seluruh dunia untuk mencari solusi.
Melissa Fleming, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Komunikasi Global Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memimpin kampanye Verified, memandu acara tersebut. Ia menjelaskan pentingnya transparansi dan membangun kepercayaan lewat komunikasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam sambutan pembukaannya, ia mengingatkan kita pada pesan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres: “Kita perlu membuat kebohongan kembali dianggap salah.”
Tahun ini, Sekretaris Jenderal meminta semua pemerintah untuk “menghidupkan kembali upaya pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dalam kehidupan kita di dunia maya” (terbuka di tab baru) dan mengambil langkah agar semua orang bisa mengakses internet sebagai hak asasi dasar pada 2030.
“Saya mengusulkan aksi global untuk mengatasi disinformasi dan teori konspirasi, serta mendorong fakta dan sains dalam diskusi publik,” katanya.
Dalam diskusi itu, kita mendengar penjelasan dari platform media sosial tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk melawan misinformasi dan disinformasi. Namun, karena situasinya terus berubah, mereka kesulitan untuk mengimbanginya. Setiap detik, hampir 100.000 video YouTube ditonton, 10.000 tweet dikirim, dan 95.000 pencarian Google dilakukan [1]. Dengan begitu banyak informasi yang diunggah, orang biasa makin sulit membedakan fakta dari fiksi.
Tapi, platform saja nggak cukup untuk mendorong perubahan. Andrew Puddephat, Ketua Internet Watch Foundation, meminta negara-negara anggota PBB untuk berbuat lebih banyak dalam mengatur penggunaan internet. Perwakilan dari Latvia dan Pakistan juga menjelaskan langkah-langkah yang mereka lakukan di negara masing-masing untuk menghentikan penyebaran misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian di dunia maya.
[1] Sumber: https://www.internetlivestats.com/one-second (terbuka di tab baru)